Kartu Tani Masih Membingungkan Dan Dianggap Membuat Ribet Petani Desa

    Kartu Tani Masih Membingungkan Dan Dianggap Membuat Ribet Petani Desa

    1
    Bagikan

    KABARTANI.COM – Kartu Tani Masih Membingungkan Dan Dianggap Membuat Ribet Petani Desa. Banyak petani yang sudah menerima kartu tani akan tetapi mereka masih belum tahu bagaimana cara menggunakan kartu tani tersebut.

    Kebanyakan para petani masih kurang paham tentang kegunaan kartu tani ini, apalagi dengan kartu tani ini para petani harus mengisi saldo terlebih dahulu ke Bank yang salah satunya adalah bank BRI sebelum mereka dapat menggunakan kartu ini untuk membeli pupuk bersubsidi ke pengecer.

    Selain petani para pengecer pupuk juga kebingungan dengan mekanisme penggunaan kartu tani ini, karena biasanya ada juga petani yang membeli pupuk dengan sistem bayar saat panen raya.

    Belum lagi jika kartunya offline atau jaringan dalam bank sedang dalam masalah. Artinya, kartu itu tidak dapat dihidupkan karena gangguan sehingga akan mempersulit transaksi pembelian pupuk.

    Selain itu banyak juga para petani yang hanya merupakan petani penggarap tidak mendapatkan kartu ini, apakah mereka tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi?

    Lalu apa saja sebenarnya kegunaan dari kartu tani ini berikut penjelasanya

    SAYIDI, Petani Desa Kreo, Kecamatan Wonotungal, Kabupaten Batang, hari itu  tampak sumringah. Dengan baju putih lengan panjang dan celana hitam, dia terlihat gagah. Penampilannya berbeda dengan kesehariannya sebagai petani.

    Sayidi memang ditunjuk sebagai petani pertama yang menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi dalam uji coba (yang pertama) penggunaan kartu tani di Kabupaten Batang.

    Uji coba yang berlangsung di satu kecamatan akan menjadi barometer awal penggunaan kartu tani dalam transaksi pupuk bersubsidi secara digital awal 2017 di Jawa Tengah.

    Kalau tidak ada halangan, Presiden Joko Widodo akan mendeklarasikan kartu tani pada perayaan hari pangan se-dunia di Boyolali akhir Oktober mendatang. Wajah Sayidi berseri-seri, dengan mantap ia tunjukkan kartu tani kepada Riyanto, pemilik UD Ardani, pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Desa Kreo.

    Setelah kartu tani digesekkan ke alat transaksi, Electronic Data Capture (EDC) milik Bank BUMN, Riyanto meminta Sayidi menekan nomor PIN (Personal Identity Number). Sayidi sedikit kebingungan. Riyanto kemudian menanyakan tentang nomor PIN standard yang telah diberikan. Sayidi lantas ingat.

    Karena belum merubah, jemarinya lantas dengan cekatan menekan angka-angka yang menjadi nomor PIN-nya. Riyanto selanjutnya mencetak struk pembelian tersebut, menunjukkan, dan menjelaskannya. Sayidi mengangguk-angguk setuju dengan data yang tertera pada struk.

    Terbaca kuota miliknya, pembelian hari ini, dan sisa pupuk. Satu karung pupuk urea seberat 50 kg berpindah tangan dan dibawa Sayidi ke atas motor roda dua. Riyanto mengingatkan saldo rekening Sayidi tinggal Rp 10 ribu, ia harus menambah dana di kartu taninya untuk menebus pupuk yang tersisa. Sayidi menyanggupi.

    Dengan memegang kartu tani, Sayidi lebih tenang menghadapi awal musim tanam Oktober-Maret, awal Oktober nanti. Sayidi yakin kebutuhan pupuknya akan terpenuhi. Ia melihat sendiri di struk transaksi tercatat jelas berapa kuota pupuknya dan tinggal berapa pupuk yang ia miliki di KPL UD Ardani.

    Semua data kuota pupuk anggota Kelompok Tani Berseri, terekam pada server Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menjadi sponsor dari penerbitan kartu tani dan memfasilitasi transaksinya.

    Sekarang, Sayidi memang tidak bisa lagi beli pupuk di sembarang tempat, hanya bisa membeli di UD Ardani. Namun ia merasa senang karena tidak perlu lagi mencari-cari pupuk ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan setiap musim tanam yang sangat besar, 6 kuintal untuk seluruh pupuk bersubsidi.

    Instrumen Pengendali

    Sebelum menggunakan kartu tani, Sayidi harus membeli pupuk hingga ke Sambong, sekitar 7 km dari tempat tinggalnya. Ia mengangkutnya dengan roda dua. Bisa dibayangkan repotnya. Kini Sayidi bisa membeli semua kebutuhan di UD Ardani yang jaraknya hanya 400 meter dari tempat tinggal.

    Berbeda dengan Sayidi, Tholimin, petani Desa Brokoh, Kecamatan Wonotungal, memprotes kuota pupuknya yang tidak sesuai RDKK. Kebutuhannya masih lebih tinggi dibanding kuota yang tercatat di Kios Tani Murni.

    Ali Mahfuz pemilik kios mengamini protes Tholimin. Disepakati, untuk mengatasi itu akan dilakukan realokasi antarkecamatan. Namun, Tholimin dengan jujur mengakui waktu Musim Tanam (MT) I ia membeli pupuk lebih besar dari kebutuhannya. Keputusan merelokasi pun ditunda.

    Dari dua contoh itu, tergambar jelas kartu tani mampu menempatkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukan. Kartu yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo akan menghadirkan sistem transaksi pupuk digital yang banyak manfaatnya, bahkan efektif sebagai sistem pengendali distribusi.

    Setidaknya ada lima manfaat yang akan dirasakan oleh seluruh pelaku pertanian. Pertama, pupuk bersubsidi pastinya hanya akan diberikan kepada petani dengan luas lahan dan jenis tanaman yang sudah direncanakan dalam RDKK sehingga tidak akan ada lagi daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi.

    Kedua, petani tidak bisa lagi membeli pupuk bersubsidi di berbagai KPL, karena datanya hanya tercatat di KPL yang terdekat dengan tempat tinggalnya dan secara otomatis akan mengurangi biaya transportasi untuk mengangkut pupuk. Ketiga, peluang kongkalikong oknum distributor dengan KPL tertutup sama sekali dan pendistribusian pupuk akan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

    Keempat, ada kepastian petani terjamin kebutuhan pupuk bersubsidinya, dan terakhir, akses petani untuk memperoleh kredit lebih besar karena ada kolateral kuota pupuk. BRI selaku bank sponsor seharusnya bisa memanfaatkan data petani yang sudah tercatat dalam data servernya untuk memberikan kredit dengan suku bunga yang terjangkau petani.

    Di luar manfaat itu, ada hal substansial, terlaksananya pemupukan sesuai anjuran. Ruang transaksi yang dibatasi dengan tempat dan volume akan mendorong petani menerapkan pemupukan dengan 3 tepat; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat komposisi.

    Upaya agar petani mengikuti anjuran pemupukan hingga saat ini masih sulit diterapkan karena mereka belum disiplin dalam penggunaan pupuk. Harga subsidi mendorong petani berlebihan dalam penggunaan pupuk buatan. Langkah ini dalam jangka panjang dapat merusak kesuburan tanah.

    Tanah menjadi keras dan kebutuhan pupuk akan terus meningkat untuk mendorong produksi yang lebih tinggi. Petani sebenarnya diharap menerapkan sistem budidaya yang selaras dengan alam, tidak berlebihan, dan tentunya dengan biaya yang sehemat mungkin. Subsidi bertujuan mengurangi beban petani dalam membiayai ongkos produksi.

    Namun, karena luas lahan sebagian petani sempit, seringkali penggunaannya tidak efisien. Kini para penyuluh tidak harus bersusah payah, kartu tani akan membantu mereka dalam mendisiplinkan petani.

    Pengawasan Lapangan

    Sebaik apa pun sistem yang dikembangkan tanpa pengawasan dan evaluasi yang teratur seringkali sistem tersebut mandul dalam perjalannya. Launching kartu tani masih satu bulan lagi tapi tantangan di depan mata sudah jelas nyata.

    Salah satunya yakni adanya perubahan SOTK baru yang menghilangkan Badan Koordinasi Penyuluhan. Administrasi para penyuluh esok akan kembali ke masa sebelum tahun 2008, menjadi bagian dinas sektoral. Saluran informasi dari bawah ke atas dengan struktur organisasi perangkat daerah yang baru bisa jadi tidak lagi efektif.

    Berkurangnya derajat otoritas dalam pengkoordinasian penyuluhan, akan melemahkan sistem komunikasi penyuluh pertanian terstruktrur dan sistem produksi pangan regional. Hal ini perlu menjadi catatan lembaga baru, untuk tidak menomorduakan peran strategis penyuluh pertanian.

    Komitmen melaksanakan sistem transaksi pupuk bersubsidi secara digital yang digelar pada awal Januari 2017, harus mendapat dukungan pengawasan yang kuat. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP4) yang dibentuk di provinsi dan kabupaten/ kota mempunyai tugas tidak ringan.

    KP4 harus mampu menjadi jembatan mengatasi persoalan di lapangan, sekaligus memonitor efektivitas kartu tani. Dinas yang menangani perdagangan harus jadi pengawal sistem transaksi digital secara optimal. Anggaran khusus untuk pengawasan perlu dialokasikan lebih memadai.

    Efektivitas lembaga tersebut selama ini tidak berjalan sesuai harapan karena perhatian yang rendah dan anggaran yang terbatas. Semoga saja kekhawatiran i

    sumber: suara merdeka

    Loading...

    1 KOMENTAR

    BERI BALASAN